TIMES PARE PARE, JAKARTA – Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) menggelar aksi di depan Patung Kuda, Jakarta, Senin (3/2/2025), menuntut pemerintah segera membayarkan tunjangan kinerja dosen (Tukin) yang belum diterima sejak 2020.

Ketua ADAKSI Pusat, Anggun Gunawan, menegaskan bahwa tuntutan ini bertujuan memastikan pemerintah menganggarkan Tukin bagi dosen ASN dalam APBN 2025.

“Kami ingin memastikan bahwa tunjangan kinerja untuk dosen sudah masuk dalam anggaran pemerintah tahun depan,” ujarnya.

Menurut Anggun, hingga saat ini Tukin bagi dosen ASN di bawah Kemdiktisaintek belum pernah dicairkan, padahal hak tersebut seharusnya diterima sejak 2020.

“Selama bertahun-tahun, kami tidak mendapatkan hak kami. Ini adalah bentuk kekecewaan yang harus kami suarakan,” tambahnya.

Anggun juga menekankan bahwa Tukin merupakan bagian dari kesejahteraan dosen, sehingga pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk seluruh dosen, bukan hanya sebagian.

“Kami memperjuangkan hak semua dosen, bukan hanya segelintir orang,” tegasnya.

Ia menyebut bahwa Kementerian terkait hanya memiliki anggaran Rp2,5 triliun, yang menurut perhitungan hanya cukup untuk 30.000 dosen. Padahal, jumlah dosen ASN di bawah Kemdiktisaintek lebih dari 80.000 orang.

“Kami menuntut pemerintah membayarkan hak kami sejak 2020. ASN di kementerian lain, termasuk dosen, laboran, pustakawan, dan pegawai lainnya, menerima Tukin mereka, sementara kami tidak,” ungkapnya.

Aksi ini diikuti oleh ratusan dosen dari berbagai daerah yang membawa spanduk berisi tuntutan pembayaran Tukin. Mereka berencana melanjutkan aksi di sekitar Istana Merdeka hingga pukul 15.00 WIB. (*)