TIMES PARE PARE, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI), Teguh Dwi Nugroho menegaskan urgensi pembinaan ASN harus dilakukan secara terus-menerus.

"Pembinaan ini sangat penting, karena ASN Kemenhaj berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dari Kemenag, Kemenkeu, BSSN, TNI dan Polri," kata Teguh dalam acara Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenhaj RI di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta (19/1/2026).

Ia juga menjelaskan bahwa Kemenhaj memiliki landasan regulasi penyelenggaraan organisasi kelembagaan secara vertikal dari pusat hingga daerah.

"Peraturan Menteri tentang Asrama Haji organisasi dan tata kelolanya akan ditetapkan. Jika Peraturan ini disahkan, maka paket kelembagaan Kemenhaj RI menjadi utuh dari pusat hingga unit teknis daerah," jelasnya.

Dalam perkembangannya, Teguh menyampaikan bahwa keterisian formasi jabatan di Kemenhaj Pusat telah mencapai 95%, sementara untuk satuan kerja di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) mencapai 91%.

"Jumlah ini akan bertambah jika Kemenag mengeluarkan Keputusan Menteri Agama tentang pengalihan ASN dan jika jumlah yang kami harapkan tidak mencukupi, maka akan rekrut dari Kementerian stay Lembaga lain," pungkas Teguh.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa regulasi terbaru Kemenhaj nantinya akan mengatur tata kerja dan profesionalisme ASN. Ia juga mengimbau agar ASN mematuhi aturan yang berlaku.

"Kami berupaya agar ASN Kemenhaj dapat meningkatkan efektifitas, profesionalisme dan adaptif menjawab tuntutan perkembangan yang dinamis," tutupnya. (*)