TIMES PARE PARE, JAKARTA – Wacana pengurangan kuota jemaah haji Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 kembali mencuat ke publik. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Irfan.

Ia menyebut saat ini Indonesia sedang melakukan negosiasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi.

"Ada wacana pengurangan kuota hingga 50 persen oleh pihak Saudi. Saat ini kami sedang melakukan negosiasi," ujar Gus Irfan dalam keterangan pers yang diterima TIMES Indonesia, Rabu (11/6/2025).

Pernyataan itu ia sampaikan usai melakukan pertemuan resmi dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 serta persiapan menghadapi musim haji 2026 mendatang.

Hingga kini, kuota resmi jemaah haji Indonesia untuk tahun 2026 memang belum ditetapkan secara final oleh Pemerintah Arab Saudi. Penetapan kuota biasanya diumumkan segera setelah musim haji tahun berjalan selesai. Namun, dinamika yang terjadi pada musim haji 2025 memunculkan sejumlah pertimbangan baru dari pihak Saudi.

"Kuota haji Indonesia untuk tahun depan belum ditentukan. Biasanya, angka kuota langsung diberikan setelah musim haji selesai," ungkap Gus Irfan.

Isu pengurangan kuota ini muncul di tengah proses transisi manajemen haji nasional dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Peralihan kelembagaan ini juga dibarengi dengan rencana penerapan sistem manajemen baru dalam pengelolaan ibadah haji.

Kebijakan Baru dari Pemerintah Saudi

Dalam forum yang sama, Pemerintah Arab Saudi juga menyampaikan sejumlah kebijakan baru yang mulai akan diberlakukan pada penyelenggaraan haji 2026. Salah satunya adalah pembatasan jumlah syarikah atau perusahaan penyelenggara layanan haji di Arab Saudi, yang hanya diperbolehkan maksimal dua perusahaan saja.

Selain itu, akan diterapkan standar yang lebih ketat dalam sejumlah aspek, seperti kesehatan jemaah (istithaah), kualitas hotel, porsi makanan, serta kapasitas tempat tidur per jemaah di pemondokan.

"Pemerintah Saudi juga akan lebih ketat dalam pengawasan layanan. Semua ini untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan jemaah," kata Gus Irfan.

Arab Saudi juga mengatur bahwa pelaksanaan dam (denda) hanya dapat dilakukan di dua tempat: di negara asal jemaah atau melalui perusahaan resmi Saudi bernama Ad-Dhahi. Bila ada pelanggaran atas aturan ini, sanksi tegas akan dijatuhkan.

Langkah Antisipatif Indonesia

Menanggapi dinamika tersebut, BP Haji mengaku telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah pembentukan satuan tugas (task force) bersama dengan pihak Arab Saudi. Tim ini akan bertugas untuk memastikan seluruh aspek pelaksanaan haji, mulai dari validitas data jemaah, aspek kesehatan, transportasi, hingga fasilitas akomodasi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

"Karena manajemen haji untuk tahun depan akan beralih dari Kementerian Agama ke BP Haji, dan akan ada sistem manajemen baru yang kami sampaikan," jelas Gus Irfan.

Ia menegaskan bahwa kerja sama dengan pihak Saudi sangat krusial agar Indonesia tetap bisa mengirimkan jemaah dalam jumlah optimal, meskipun tengah menghadapi ancaman pengurangan kuota dan penerapan kebijakan baru yang ketat.

Dengan segala persiapan dan diplomasi yang dilakukan, BP Haji berharap agar Indonesia tetap mendapatkan kepercayaan sebagai salah satu negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia. (*)