TIMES PARE PARE, JAKARTA – Provinsi Aceh memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir dan longsor hingga 8 Januari 2026 mendatang, mengingat sebagian besar dampak yang dialami wilayah ini sangat parah.

Berdasarkan laporan yang dihimpun Pusat Pengendalian Operasi BNPB hingga Kamis sore, bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah menyebabkan 489.864 jiwa mengungsi di sejumlah titik.

Kamis kemarin, korban meninggal dunia bertambah enam dari sebelumnya sehingga jumlahnya menjadi 1.135 orang. Korban hilang dalam pencarian sebanyak 173 orang atau berkurang satu orang dari sebelumnya.

Di Aceh sebanyak 503 orang meninggal dunia, hilang dalam pencarian 31 orang, dan sebanyak 466.667 orang mengungsi. Sedangkan di Sumatera Utara sebanyak 371 orang meninggal dunia, 70 orang hilang dan 13.262 orang mengungsi.

Sementara di Sumatera Barat jumlah yang meninggal dunia tercatat 261 orang, 62 orang dinyatakan hilang dan sebanyak 9.935 orang telah mengungsi.

BNPB menyatakan sebanyak 11 dari 18 kabupaten dan kota terdampak bencana di Provinsi Aceh memperpanjang status tanggap darurat.

Menurut Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, Kamis (24/12/2025) saat berada di Bandara Aceh, perpanjangan status tanggap darurat itu dilakukan untuk lebih mengoptimalkan penanganan kebencanaan

"Sedangkan tujuh kabupaten kota lainnya kini telah beralih dari transisi darurat ke pemulihan," katanya seperti dilansir Antara.

Ke 11 kabupaten/kota terdampak yang memperpanjang status tanggap darurat adalah Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan Raya dan Kota Lhokseumawe.

Bahkan 11 kabupaten kota di antaranya masuk kategori parah akibat banjir. "Kabupaten yang parah tersebut, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Gayo Lues," katanya.

Sedangkan kabupaten/kota yang telah memasuki masa transisi dari darurat ke pemulihan adalah Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Aceh Singkil.

Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir menyebutkan, bahwa saat ini kebutuhan mendesak para korban bencana banjir dan tanah longsor telah bergeser ke non-pangan, seperti tenda pengungsian, tandon dan air bersih, lampu emergensi, bahan medis, peralatan dapur, dan lainnya," katanya.

Menurutnya, wilayah terdampak bencana tercatat 3.978 desa yang tersebar di 225 kecamatan dalam 18 kabupaten kota. Sedangkan total logistik yang telah disalurkan saat masa tanggap darurat mencapai 1.251,6 ton dari 1.478,8 ton bantuan yang diterima, baik makanan maupun non-makanan.

"Dengan adanya kabupaten kota yang sudah memasuki masa transisi, maka pemulihan segera dilakukan. Untuk tahap awal, kami mendorong perbaikan rumah rusak ringan dan sedang guna mengurangi angka pengungsian," kata Nasir.

Kepala BNPB menegaskan, bahwa komitmen pemerintah pusat untuk terus mendampingi pemerintah kabupaten dan kota dalam penanganan dampak banjir besar yang melanda Aceh. Pendampingan itu dilakukan tidak hanya pada masa tanggap darurat, tetapi hingga kondisi masyarakat benar-benar pulih. (*)