TIMES PARE PARE, JAKARTA – Uni Eropa secara tegas menolak setiap upaya perubahan batas wilayah Ukraina melalui kekerasan dan menentang segala pembatasan yang dapat melemahkan angkatan bersenjatanya. Pernyataan keras ini disampaikan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, mencerminkan posisi blok 27 negara tersebut menyusul maraknya pembicaraan mengenai proposal perdamaian baru yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump.

Dalam pernyataannya, von der Leyen menekankan prinsip fundamental bagi terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan. “Batas tidak boleh diubah dengan kekerasan. Dan sebagai negara berdaulat, tidak boleh ada pembatasan terhadap angkatan bersenjata Ukraina yang membuat negara itu rentan terhadap serangan di masa depan dan sekaligus melemahkan keamanan Eropa,” tegasnya, Minggu (23/11/2025) .

Von der Leyen menambahkan bahwa setiap kesepakatan damai harus mencerminkan peran sentral Uni Eropa dalam menjamin keamanan Ukraina, seraya menegaskan komitmen Brussel untuk terus berkoordinasi dengan Kyiv, negara anggota, Koalisi Negara Bersedia, dan Amerika Serikat.

Konten Rencana Perdamaian 28 Poin Trump

Pernyataan Uni Eropa ini merupakan respons terhadap laporan media AS yang mengungkap rencana perdamaian 28 poin pimpinan Donald Trump. Dokumen tersebut, menurut sumber pemerintahan Washington, mencakup beberapa poin kontroversial:

• Pengurangan bantuan militer AS ke Ukraina

• Pengakuan resmi terhadap Gereja Ortodoks Ukraina kanonik

• Pemberian status resmi bagi bahasa Rusia

• Pengurangan ukuran angkatan bersenjata Ukraina

• Pelarangan pasukan asing dan senjata jarak jauh di wilayah Ukraina

Yang paling sensitif, dokumen itu mengasumsikan pengakuan AS dan beberapa negara sekutu terhadap Krimea dan kawasan Donbas sebagai wilayah sah Rusia, sebuah klaim yang secara konsisten ditolak keras oleh pemerintah Ukraina dan sekutu-sekutu Eropanya.

Presiden Rusia Vladimir Putin sempat menyatakan bahwa rencana perdamaian Trump dapat menjadi dasar penyelesaian konflik, meski respons resmi Moskow dan tingkat kesediaan Rusia mengikuti peta jalan tersebut masih belum jelas. Pernyataan Uni Eropa ini mempertegas garis demarkasi yang jelas antara visi perdamaian ala Trump dengan prinsip-prinsip kedaulatan dan keamanan kolektif yang dianut oleh blok Eropa.