TIMES PARE PARE, JAKARTA – Pemerintah tengah menjadi sorotan setelah video pemasangan pelat logam dan papan kayu untuk eskalator sementara di tangga Candi Borobudur viral di media sosial. Publik mempertanyakan maksud di balik pemasangan fasilitas tersebut, yang disebut-sebut sebagai bagian dari persiapan kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menyatakan bahwa pemasangan sarana bantu itu merupakan permintaan dari pihak Prancis dalam rangka kunjungan kenegaraan Presiden Macron yang dijadwalkan pada akhir bulan ini.

“Ini kunjungan resmi dari negara yang sangat penting. Tentu kita ingin memberikan akses terbaik ke situs bersejarah seperti Borobudur,” ujar Hasan di Jakarta, Senin (26/5/2025). Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto akan mendampingi Macron dalam lawatan tersebut.

Borobudur, yang memiliki struktur setinggi bangunan 12 lantai, membutuhkan waktu dan tenaga ekstra untuk dijelajahi. Dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu kunjungan tamu negara, pemerintah menyiapkan dua fasilitas akses: ramp (jalur landai) hingga lantai empat, dan kursi angkut (stair lift) menuju lantai tujuh atau delapan.

Hasan menegaskan bahwa seluruh instalasi bersifat non-permanen dan mengikuti prinsip konservasi ketat. “Tidak ada proses pengeboran atau pemasangan paku. Semua hanya diletakkan dan bisa dibongkar kembali dengan mudah setelah kunjungan selesai,” jelasnya. Ia memastikan proses tersebut diawasi oleh otoritas kebudayaan terkait.

Meski begitu, klarifikasi ini belum sepenuhnya meredakan kegelisahan publik. Isu mengenai potensi kerusakan situs warisan dunia UNESCO ini terus menjadi topik hangat di platform digital, terlebih setelah video yang menunjukkan aktivitas pembangunan tersebut tersebar luas di platform X (sebelumnya Twitter).

Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi dan etika dari pembangunan fasilitas tersebut, bahkan jika bersifat sementara, di area suci dan bersejarah seperti Borobudur. Kritik juga muncul terkait minimnya keterlibatan publik dan ahli warisan budaya dalam pengambilan keputusan tersebut. (*)